REKONSTRUKSIHUKUM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG MEMILIKI KEKUATAN EKSEKUTORIAL DENGANBERBASIS KEADILAN DISERTASI Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) OLEH : ISKANDAR MUDA SIPAYUNG NPM: PDIH 03.IX.16.0525 PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 2018
dalampembuatan hukum menganut prinsip apa? --> a. keadilan - 13.01.2016 PPKn Sekolah Menengah Pertama terjawab Dalam pembuatan hukum menganut prinsip apa? --> a. keadilan b.pemerataan c.persamaan d.demokrasi Iklan Jawaban 4.7 /5 25 Tiwwy Menganut prinsip keadilan (A) Iklan Jawaban 4.9 /5 14 alifiaputriaini
Selainitu, Layanan Administrasi Hukum bagi warga negara secara sederhana untuk mengakomodir pembuatan privat antar Warga Negara yang dibuat dalam satu dokumen perikatan, sehingga menjadi dokumen publik," ungkapnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia juga bersifat transisional.
Hukumdalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi menjunjung nilai-nilai keadilan yang ada didalamnya yang secara prinsip berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Vay Tiį»n Nhanh Chį» Cįŗ§n Cmnd. BerandaKlinikIlmu HukumProses Pembentukan U...Ilmu HukumProses Pembentukan U...Ilmu HukumKamis, 2 Maret 2023Bagaimana tahapan atau proses pembentukan undang-undang di Indonesia?Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Proses pembentukan undang-undang sendiri dibagi menjadi 5 proses. Apa saja proses tersebut? Bagaimana peraturannya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Proses Pembentukan Undang-Undang yang dibuat oleh Ilman Hadi dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 10 Oktober 2012, yang dimutakhirkan pertama kali pada Selasa, 24 Maret 2020, kemudian dimutakhirkan kedua kali pada Kamis, 7 Juli informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata ā mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra itu Undang-Undang?Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu kami sampaikan bahwa yang dimaksud dengan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.[1]Kemudian, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[2]Adapun, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan.[3]Lebih lanjut, undang-undang adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang proses pembentukannya dapat membutuhkan waktu yang cukup lama. Ukuran lama atau tidaknya dapat dilihat dari proses pembentukan undang-undang itu sendiri, yang meliputi beberapa tahapan atau prosedur yang harus dilalui. Pada dasarnya, tahapan dimulai dari perencanaan dengan menyiapkan Rancangan Undang-Undang āRUUā, RUU dibuat harus disertai dengan naskah akademik, kemudian tahap pembahasan di lembaga legislatif hingga tahap pengundangan.[4]Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa undang-undang yang telah ditetapkan dan diundangkan tentu telah melalui proses yang sangat panjang, yang pada akhirnya disahkan menjadi milik publik dan sifatnya terbuka serta mengikat untuk umum.[5]Siapa yang Membentuk Undang-Undang?Sistem perundang-undangan di Indonesia hanya dikenal dengan satu nama jenis undang-undang, yakni keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia āDPRā, dengan persetujuan Presiden, dan disahkan Presiden. Selain itu, tidak terdapat undang-undang yang dibentuk oleh lembaga lain. Dalam pengertian lain, undang-undang dibuat oleh DPR.[6]Hal tersebut tercantum dalam Pasal 20 UUD 1945 yang berbunyiDewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pada dasarnya, fungsi pembentuk undang-undang disebut juga fungsi legislasi. Artinya, DPR sebagai lembaga legislatif memiliki tugas pembuatan undang-undang, merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU, baik untuk satu masa keanggotaan DPR maupun untuk setiap tahun, membantu dan memfasilitasi penyusunan RUU usul inisiatif DPR.[7]Materi Muatan Undang-Undang Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 UU 12/2011, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang adalahpengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945;perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;pengesahan perjanjian internasional tertentu;tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/ataupemenuhan kebutuhan hukum dalam Pembentukan Undang-Undang di IndonesiaDalam proses pembentukan undang-undang, terdapat transformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum.[8]Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 162ā173 UU MD3 beserta diatur dalam UU MD3, proses pembentukan undang-undang juga dapat Anda temukan dalam UU 12/2011 beserta perubahannya yang terbagi menjadi beberapa tahap antara lainPerencanaan, diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 42 UU 12/2011;Penyusunan, diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 64 12/2011;Pembahasan, diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 12/2011;Pengesahan, diatur dalam Pasal 72 sampai Pasal 74 12/2011; danPengundangan, diatur dalam Pasal 81 sampai Pasal 87 12/ detail, Anda juga dapat menyimak dalam Perpres 87/2014 dan Perpres 76/2021 dengan tahapanPerencanaan RUU Bab II Bagian Kedua Perpres 87/2014;Penyusunan RUU Bab III Bagian Kesatu Perpres 87/2014;Pembahasan RUU Bab IV Bagian Kesatu Perpres 87/2014;Pengesahan/penetapan RUU menjadi UU Bab V Bagian Kesatu Perpres 87/2014; danPengundangan UU Bab VI Bagian Kesatu Perpres 87/2014.Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman DPR tentang Proses Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia, berikut adalah intisari proses pembentukan undang-undang di PerencanaanBadan legislatif menyusun Program Legislasi Nasional āProlegnasā di lingkungan DPR. Pada tahap ini, badan legislatif dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan/atau masyarakat;Badan legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan Prolegnas;Prolegnas jangka menengah 5 tahun dan Prolegnas tahunan ditetapkan dengan keputusan PenyusunanPenyusunan naskah akademik oleh anggota/komisi/gabungan komisi;Penyusunan draft awal RUU oleh anggota/komisi/gabungan komisi;Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan, konsepsi RUU yang paling lama 20 hari masa sidang, sejak RUU diterima badan legislatif. Kemudian tahap ini dikoordinasi kembali oleh badan legislatif;RUU hasil harmonisasi badan legislatif diajukan pengusul ke pimpinan DPR;Rapat paripurna untuk memutuskan RUU usul inisiatif DPR, dengan keputusanPersetujuan tanpa perubahanPersetujuan dengan perubahanPenolakanPenyempurnaan RUU jika keputusan adalah āpersetujuan dengan perubahanā yang paling lambat 30 hari masa sidang dan diperpanjang 20 hari masa sidang;RUU hasil penyempurnaan disampaikan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR;Presiden menunjuk Menteri untuk membahas RUU bersama DPR, yang paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima tingkat 1 oleh DPR dan Menteri yang ditunjuk Presiden, yang dilakukan dalam rapat komisi/gabungan komisi/badan legislatif/badan anggaran/pansus;Pembicaraan tingkat 2, yakni pengambilan keputusan dalam rapat disampaikan dari pimpinan DPR kepada Presiden untuk yang telah disahkan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Paripurna DPR Rapat Paripurna DPR adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR.[9] Adapun dapat kami jelaskan isi rapat paripurna tingkat 2 dalam proses pembentukan undang-undang, berdasarkan Pasal 69 UU 12/2011 yaituPembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatanpenyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; danpenyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa DPR sebagai lembaga legislatif atau pembentuk undang-undang sejak awal proses perencanaan telah dituntut agar undang-undang yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat di Indonesia. Proses pembentukan undang-undang tidak singkat, bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk membentuk undang-undang, terdapat 5 lima tahap yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan jawaban dari kami tentang proses pembentukan undang-undang, semoga HukumUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam Proses Demokratisasi, DPR RI, 2000;Muhammad Fadli, Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2018;Saifudin, Proses Pembentukan UU Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU, Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 16, No. Edisi Khusus, 2009;DPR RI Bagian Persidangan Paripurna, yang diakses pada Kamis, 2 Maret 2023, pukul WIB;DPR RI Proses Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia, yang diakses pada Kamis, 2 Maret 2023, pukul WIB.[2] Pasal 1 ayat 2 UU 15/2019[3] Pasal 1 ayat 1 UU 15/2019[4] Muhammad Fadli, Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2018, hal. 50[5] Muhammad Fadli, Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2018, hal. 50[6] Muhammad Fadli, Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2018, hal. 51[7] Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam Proses Demokratisasi, DPR RI, 2000, hal. 261[8] Saifudin, Proses Pembentukan UU Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU, Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 16, No. Edisi Khusus, 2009, hal. 96Tags
ā Hans Kelsen adalah seorang filsuf dan ahli hukum asal Austria yang dikenal dengan berbagai teori hukum, salah satunya adalah Teori Stufenbau. Bagaimana penerapan teori Hans Kelsen tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia? Menurut Purnadi Purbacaraka dan M. Chidir Ali dalam buku Disiplin Hukum 1990, teori Stufenbau diakomodasi oleh Asas Hierarki lex superiori derogate legi inferiori. Asas Hierarki Menggambarkan adanya hierarki atau tata urut dari hukum yang superior menuju hukum yang Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaāat dalam buku Teori Hans Kelsen tentang Hukum 2006, norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior. Artinya, Hans Kelsen menggambarkan adanya tata hukum yang melandasi pembuatan hukum suatu negara. Baca juga Fungsi dan Tujuan Hukum Menurut Para Ahli Menurut H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik dalam Tokoh-tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum 2010 tatanan hukum tertinggi dalam pandangan Kelsen adalah berpuncak pada basic norm atau grundnorm norma dasar.Norma dasar tersebut adalah norma superior yang menjadi dasar pembentukan norma lainnya yang lebih inferior. Teori Hans Kelsen diterapkan di Indonesia sebagai hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dari yang superior ke yang lebih inferior adalah Undang-Undang Dasar 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Undang-Undang Peraturan Pengganti Undang-undang Perpu Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Kota atau Kabupaten Peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain Baca juga Fungsi Pancasila dalam Kehidupan Bangsa Indonesia Dari hierarki tersebut terlihat bahwa norma yang paling superior adalah UUD 1945 yang menjadi norma dasar grundnorm. Artinya, semua norma di bawahnya harus dibuat berdasarkan UUD 1945. Lalu, mengapa pancasila tidak dicantumkan dalam tata urut peraturan perundang-undangan di Indonesia? Kedudukan pancasila dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai norma fundamental, hukum dasar, dan juga sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, UUD 1945 yang menjadi sumber hukum juga terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Semua pembuatan hukum dan norma di Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila karena Pancasila merupakan dasar yang paling fundamental dalam pembangunan negara Indonesia. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
- Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana secara jelas dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Melalui pasal tersebut, menurut buku paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2017, terkandung arti bahwa setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan panglima, dan segala sesuatu harus atas dasar hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan, harus berdasarkan hukum sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional sendiri merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya, yang saling menunjang satu dengan yang lainnya, demi mengatasi segala permasalahan dihadapi. Maka, dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tersebut, dibuatlah peraturan perundang-undangan yang merupakan amanat konstitusi dengan berdasarkan Pancasila dan UUD Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana telah dinyatakan, bahwa UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi, yang berarti setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu kepada konstitusi tersebut. Adapun, pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dirangkum dari Modul Pembelajaran Jarak Jauh mata pelajaran PPKn kelas VIII, adalah sebagai berikutPasal 201 Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 2 Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Pasal 211 Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang. 2 Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa 221 Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 2 Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 3 Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus 22A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa āKetentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan udang-undangā. Kemudian untuk melaksanakan perintah konstitusi tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang āPembentukan Peraturan Perundangundanganā yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang āPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganā. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut menjadi landasan atau acuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun juga Bunyi Pasal 10 UUD 1945 Isi Penjelasan Kekuasaan Tertinggi TNI Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia - Pendidikan Kontributor Ahmad EfendiPenulis Ahmad EfendiEditor Dipna Videlia Putsanra
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Dalam menjalankan sebuah bisnis, para pembisnis menggunakan sistem perjanjan sebagai bentuk konsekuensi dalam menjalankan kerja sama. Biasanya perjanjian tersebut di namakan perjanjian kontrak yang merupakan dasar pelaku bisnis untuk melakukan suatu penuntutan apabila terjadi suatu hal yang tidak di inginkan, contohnya salah satu pihak tidak melakukan apa yang seharusnya di lakukan sesuai sesuai dengan yang ada dalam perjanjian kontrak yang telah di buat dan di yuridis para pelaku bisnis dapat melakukan pembuatan kontrak secara lisan. Akan tetapi, kontrak yang di buat hanya dengan lisan memiliki resiko yang cukup tinggi, karena dengan perjanjian lisan kedua belah pihak akan mengalami kesulitan dalam memberikan pembuktian apabila terjadi sengketa hukum. Pada dasarnya, awal dari perbuatannya sebuah perjanjian ataupun kontrak hukum terbuat karena adanya suatu hukum terbuat karena adanya perbedaan kepentingan antara satu pihak dengan pihak yang bersangkutan. Hal tersebut di buat dengan kesepakatan kedua belah pihak yang diawali dengan proses negosiasi sebelum kontrak itu di buat dan di sepakati oleh kedua belah pihak Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perata yang menganut sistem terbuka mengartikan bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, ataupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun lisan. Disisi lain, diperkenankan juga untuk membuat kontrak, baik yang telah dikenal dalam KUHPerdata ataupun di luar KUHPerdata. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. asas-asas yang terbentuk dalam hukum perikatan berkaitan dengan kita undang-undang hukum perdata yang didalamnya memberikan berbagai asas sebagai pedoman untuk mengatur perjanjian yang akan di buat. Tujuh asas penting dalam kontrak perjanjian perikatan yaitu ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK ASAS KONSENSUALITAS,ASAS MENGIKATNYA PERJAJIAN PACTA SUNT SERVANDAASAS I'TIKAD BAIKASAS PERSONALIAASAS FORCE MAJEUR ASAS EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
dalam pembuatan hukum menganut prinsip
